Pernahkah Anda mendengarkan istilah standar akuntansi keuangan? Secara pengertian, standar akuntansi keuangan merupakan sebauah metode serta format baku dalam hal penyajian informasi laporan keuangan terhadap suatu kegiatan usaha. Tujuannya tidak lain adalah sebagai pedoman utama terhadap standar tentang transaksi apa saja yang harus dicatat, tentang bagaimana tata cara untuk mencatat transaksi tersebut, serta bagaimana cara untuk penyajian datanya.

Di Indonesia sendiri, standar akuntansi keuangan terbagi menjadi empat macam yang seringkali  disebut sebagai 4 macam Pilar Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Berikut ini merupakan keempat standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan diatas.

1. PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keungan – International Financial Report Standard).

PSAK-IFRS adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keungan – International Financial Report Standard. PSAK yang merupakan sebagai nama lain dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang telah diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2012 silam. Dalam PSAK, sangat penting untuk menerapkannya ke dalam entitas yang lebih bersifat umum, antara lain adalah:

• Emiten.
• Perusahaan publik.
• Perbankan.
• Asuransi.
• BUMN.

Seperti halnya SAK pada umumnya, PSAK bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Penggunaan IFRS sendiri juga bukan tanpa adanya alasan. Indonesia merupakan salah satu anggota IFAC yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi mereka, sehingga mau tidak mau Indonesia juga harus tetap mematuhi kesepakatan antar anggota anggota dari IFAC tersebut.

2. SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

SAK-ETAP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Biasanya, ETAP akan digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak terlalu signifikan dan laporan keuangannya hanya bertujuan umum bagi para pengguna eksternal. ETAP sendiri menggunakan IFRS untuk Small Medium Enterprises (Usaha Kecil Menengah) sebagai acuan utama terhadap penerapan standar.

Dengan kata lain, ETAP merupakan anak dari IFRS. Sebagai (anak) dari IFRS, ETAP merupakan hasil penyederhanaan dari IFRS. Penyederhanaan tersebut meliputi:

• Tidak adanya laporan laba/rugi yang komprehensif.
• Penilaian terhadap asset tetap.
• Asset tak berwujud.
• Property investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan.

Tidak adanya pilihan untuk menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak adanya pengakuan terhadap liabilitas dan asset pajak tangguhan karena beban pajak sudah diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan perpajakan.

3. PSAK-Syariah.

Sebagai salah satu Negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, Indonesia tentunya membutuhkan adanya berbagai kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan hukum syariah. Adanya lembaga-lembaga berbasis syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya tentunya membutuhkan adanya sebuah lembaga yang memiliki standar syariah untuk lembaga-lembaga berbasis syariah tersebut. Inilah tujuan dari PSAK Syariah, yaitu sebagai pedoman untuk lembaga-lembaga yang menggunakan kebijakan system syariah.

Penggunaan PSAK Syariah sendiri akan dilakukan oleh entitas yang terlibat dalam transaksi syariah, baik itu adalah entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan PSAK Syariah sendiri dibuat berdasarkan acuan dari fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI.

4. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

SAP atau biasa disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintah ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). SAP ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP) yang telah diterapkan untuk pihak pemerinah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Secara garis besar, SAP ini disusun untuk setiap instalasi kepemerintahan, baik itu adalah pusat maupun daerah, untuk menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan. Penyusunan seperti ini bertujuan untuk menjamin terhadap transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan bersih.

Itulah beberapa jenis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sudah berlaku di Indonesia. Pengelolaan data berdasarkan standar-standar tersebut diharapkan akan mampu semakin meningkatkan kualitas informasi yang akan disampaikan dalam laporan keuangan sehingga laporan tersebut dapat sesuai dengan keadaan dan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dari laporan. Semoga bisa bermanfaat dan salam sukses selalu.

Apabila pembaca membutuhkan bantuan dan pendampingan tentang perkembangan bisnis dan konsultasi bisnis atau seputar software akuntansi, silahkan hubungi 0818521172, Office (only call no sms)  : 081-59417699 atau email ke groedu@gmail.com bisa juga groedu_inti@hotmail.com